Tes Keperawanan Bukan Solusi Dalam Pendidikan

Shinessthegame –┬áDalam gejolak dunia pendidikan Indonesia dengan kurikulum 2013 yang baru, muncul masalah lain yaitu tes keperawanan. Topik ini tentu saja mengundang perbincangan serius di kalangan pemerhati pendidikan bahkan akademisi di Indonesia. Tes keperawanan bukanlah langkah yang tepat dalam memecahkan masalah moral generasi muda saat ini. Tes keperawanan siswa hanya akan memperburuk masalah moral anak-anak negara karena tidak ada larangan bagi siapapun untuk belajar. Wanita dan pria memiliki hak yang sama saat mempelajari ilmu.

Tes keperawanan mendapat perhatian serius dalam dunia pendidikan di Indonesia menyusul sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, HM Rasyid. Ia bahkan mempresentasikan APBD 2014 untuk APBN untuk melakukan tes keperawanan bagi calon siswa SMA / profesional dan SMA sederajat. Pedoman untuk menguji keperawanan ini memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Alasan bagi mereka yang mendukung kebijakan ini adalah untuk mengurangi seks bebas pada anak usia sekolah, karena derajat seks pada anak usia sekolah sangat tinggi berdasarkan data yang ada. Sementara itu, counter berpendapat bahwa tes keperawanan tidak melihat hak seseorang untuk mengenyam pendidikan. Selain itu melanggar muatan Pancasila dan melanggar HAM.

Kerentanan pergaulan siswa harus diatasi melalui asumsi religius tentang lingkungan tempat mereka berada. Tes keperawanan bukanlah solusi yang baik untuk mematahkan semangat siswa. Mengapa tes keperawanan dilakukan untuk wanita? Bukankah laki-laki terkait erat dengan perilaku menyimpang, bahkan lebih rentan daripada perempuan?

Dilansir dari situs riverspace.org, tes keperawanan sangat bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan UU 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Hak atas pendidikan juga diatur secara jelas dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak atas pendidikan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Demikian pula, pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 (HAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk melindungi perkembangan diri, pendidikan, pendidikan dan peningkatan kualitas hidupnya sehingga menjadi orang yang setia, bertakwa dan bertanggung jawab. ., berakhlak mulia, bahagia dan kaya sesuai dengan hak asasi manusia. Hak seseorang atas pendidikan sama sekali tidak dapat dibatasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, dan Menteri Agama juga angkat bicara menentang pidato soal tes keperawanan itu. Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirai mengatakan, “Tes keperawanan bukanlah ukuran moralitas seseorang, tapi pelanggaran hak anak”. Dikutip dari Kapanlagi.com (28/09).

Ada banyak hal yang berbahaya bagi perempuan saat diuji keperawanannya, di antaranya: Pertama, tes keperawanan membuka pintu su udzan (prasangka buruk) bagi orang lain. Belum tentu hasil dari suatu hubungan. Itupun tidak serta merta dilakukan dengan sengaja. Kedua, buka kemalangan orang lain. Tes keperawanan bisa membuat keluarga dan korban menjadi gosip orang-orang di sekitar Anda.

Pesta pora yang terjadi di kalangan anak muda harus diatasi dengan cara lain yang tentunya tidak merugikan partai dan merampas hak-haknya. Agama mengajarkan bagaimana mencegah orang mengalami penyimpangan seksual dengan menggunakan isolasi (dua laki-laki dan seorang perempuan non-mahram di tempat yang tenang) dan minimal ikhtilat (percampuran laki-laki dan perempuan), serta peran orang tua dan orang tua dan mencegah pendidik di masa depan generasi muda.